Dengan Hormat,Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.Disamping...
29 September 2022
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
Dengan Hormat,Sebagaimana diketahui bersama bahwa Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta. Adapun Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan...
BIMTEK PENYUSUNAN SISTEM KEUANGAN DESA DAN TATA CARA PELAPORAN SERTA PEMBUATAN SPJ KHUSUS UNTUK APARATUR DES
Dengan HormatDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa...
BIMTEK AUDIT KINERJA BAGI APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
Dengan Hormat,Perubahan peran APIP sebagaimana yang telah diakomodir dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang juga sekaligus menjadi harapan penting kepada APIP adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi...
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI DALAM MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Dengan HormatSelaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.Di samping itu Paradigma persandian di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berubah....
BIMTEK IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Dengan Hormat,Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi telah disahkanlah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan...
